LABANAN MAKARTI – Tim pendamping yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur melaksanakan pendampingan serta verifikasi awal di Kampung Labanan Makarti, Senin (8/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan menghadapi penilaian Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Triwulan II Tahun 2026.

Tim pendamping berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Inspektorat Kabupaten Berau, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau, serta Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur. Selain pemerintah kampung, kegiatan juga diikuti Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), ketua RT, Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, dan Tim Penggerak PKK.

Pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta hasil Bimbingan Teknis Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi tingkat kabupaten. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan verifikasi awal terhadap berbagai dokumen dan data dukung yang menjadi syarat penilaian.

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMK Kabupaten Berau, Indah Suryani, menjelaskan bahwa Kampung Labanan Makarti menjadi perwakilan Kabupaten Berau yang berhasil lolos seleksi tingkat provinsi. Sebelumnya, kampung tersebut diusulkan bersama Kampung Tembudan dan Kampung Pegat Bukur.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi peluang bagi Kampung Labanan Makarti untuk menunjukkan komitmennya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Karena itu, keterlibatan seluruh perangkat kampung dan elemen masyarakat sangat diperlukan agar seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi dengan baik.

“Kami berharap Kampung Labanan Makarti dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Berau dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Persiapan ini membutuhkan kerja sama seluruh perangkat kampung agar seluruh indikator penilaian dapat terpenuhi,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Teluk Bayur, Edi Baskoro, mengatakan bahwa terpilihnya Kampung Labanan Makarti sebagai kandidat Desa Antikorupsi tingkat provinsi merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kampung dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka. Ia menekankan pentingnya kelengkapan data pendukung, keterbukaan informasi publik, serta partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam mendukung proses penilaian.

“Kami berharap seluruh perangkat kampung dan elemen masyarakat dapat bersama-sama melengkapi seluruh data dukung yang diperlukan sehingga kampung ini dapat menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Berau,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Kabupaten Berau, Didi Rahmadi, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung pemenuhan indikator penilaian yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan digitalisasi pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan, Kampung Labanan Makarti telah memiliki sejumlah sarana pendukung, seperti website kampung, Google Drive, kanal YouTube, dan media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat.

“Dari hasil pengecekan yang kami lakukan, kebutuhan pada aspek teknologi informasi sudah cukup baik. Website kampung, Google Drive, YouTube, dan Instagram telah tersedia. Namun demikian, Diskominfo tetap siap memberikan pendampingan dan bantuan teknis apabila masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan dalam proses persiapan penilaian Desa Antikorupsi ini,” jelasnya.

Melalui kegiatan pendampingan dan verifikasi awal ini, Pemerintah Kabupaten Berau bersama Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur berharap Kampung Labanan Makarti mampu memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan KPK dan menjadi percontohan Desa Antikorupsi yang menginspirasi kampung-kampung lain di Kabupaten Berau.